Banyuwangi, NU Online
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Banyuwangi yang mengharamkan golongan putih (Golput) dalam pemilu tidak diamini jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi. Kedua ormas Islam terbesar di Bumi Blambangan itu menilai bahwa pemilu adalah hak politik warga.
Wakil Ketua PCNU Banyuwangi KH Ali Maki Zaini mengaku tidak sepakat dengan MUI yang mengharamkan golput. Sebab dalam pandangan PCNU, pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin.
"Jadi, tidak ada alasan untuk mengintervensi warga agar menggunakan hak pilihnya maupun tidak. Menurut Imam Al Ghazali, hukumnya adalah fadlu kifayah," Ali Makki.
Maki mengimbau semua pihak terkait termasuk MUI Banyuwangi, sebaiknya lebih menekankan kriteria caleg daripada memberikan fatwa golput haram kepada masyarakat. Sebab dengan memberikan rambu-rambu tentang kriteria caleg tersebut, masyarakat diajak lebih jeli dalam menilai dan memilih pemimpinnya yang akan duduk di kursi legislatif. Misalnya, MUI menyarankan memilih caleg yang bisa dipercaya dan tidak suka menghujat sesama caleg.
"Lebih bagus jika MUI mengajak masyarakat ikut pemilu dengan cara memahamkan bahwa hal itu adalah ibadah fardlu kifayah yang dikerjakan dapat pahala. Daripada mengeluarkan fatwa haram," sarannya. (JP)
Tampilkan postingan dengan label golput. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label golput. Tampilkan semua postingan
01 April 2009
Hasyim: Fatwa Haram Golput Belum Tentu Dongkrak Partai Islam
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum tentu mendongkrak perolehan suara partai Islam pada pemilu nanti.
"Saya kira, tidak ada kaitan antara fatwa itu dengan kenaikan perolehan suara partai Islam," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (19/2).
Menurut Hasyim, orang cenderung melihat kenyataan daripada formalitas. Partai yang dinilai mampu memperjuangkan kesejahteraan yang akan dipilih, apa pun asasnya.
Terkait prediksi akan menurunnya perolehan suara partai-partai Islam pada pemilu 2009, Hasyim mengatakan, hal itu bisa saja terjadi. Sebab, selama ini partai Islam ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dengan partai-partai yang dianggap sekuler.
Partai Islam dinilai tidak mampu membuktikan ke-Islam-annya dalam realitas politik, yang dilakukan sekedar formalisasi, belum mewujudkan Islam sebagai rahmat.
"Tingkahnya juga sama dengan partai sekuler. Pintar mendalil kalau perilakunya berbeda dengan yang didalilkan, ya sama saja. Masih baik yang sekuler tidak pakai memperkosa dalil," katanya. (rif)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum tentu mendongkrak perolehan suara partai Islam pada pemilu nanti.
"Saya kira, tidak ada kaitan antara fatwa itu dengan kenaikan perolehan suara partai Islam," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (19/2).
Menurut Hasyim, orang cenderung melihat kenyataan daripada formalitas. Partai yang dinilai mampu memperjuangkan kesejahteraan yang akan dipilih, apa pun asasnya.
Terkait prediksi akan menurunnya perolehan suara partai-partai Islam pada pemilu 2009, Hasyim mengatakan, hal itu bisa saja terjadi. Sebab, selama ini partai Islam ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dengan partai-partai yang dianggap sekuler.
Partai Islam dinilai tidak mampu membuktikan ke-Islam-annya dalam realitas politik, yang dilakukan sekedar formalisasi, belum mewujudkan Islam sebagai rahmat.
"Tingkahnya juga sama dengan partai sekuler. Pintar mendalil kalau perilakunya berbeda dengan yang didalilkan, ya sama saja. Masih baik yang sekuler tidak pakai memperkosa dalil," katanya. (rif)
Langganan:
Postingan (Atom)